Nusron Ungkap Alasan Pemda Menolak Usulan Lahan Pertanian

Jakarta, Senin, 21 April 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sejumlah besar pemerintah daerah (pemda) enggan mengusulkan penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Alasan utamanya? Mereka meminta insentif tambahan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program ini.

Mengapa Pemda Enggan Usulkan Lahan Pertanian?

Keberadaan LP2B sangat krusial dalam upaya menjamin ketahanan pangan nasional dan kedaulatan pangan. Namun, Nusron menyebut bahwa pemda memandang lahan yang difungsikan untuk pertanian kurang menguntungkan dibandingkan jika digunakan untuk kegiatan industri. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Nusron menyoroti sikap mayoritas bupati dan walikota yang belum proaktif dalam mengusulkan LP2B.

“Sampai hari ini bupati dan walikota itu rata-rata tidak mau mengusulkan LP2B. Apakah karena lobinya pengusaha properti? Tapi alasan yang muncul adalah ‘kami minta subsidi dari pemerintah pusat’,” ungkap Nusron pada pertemuan yang berlangsung Senin, 21 April 2025 tersebut.

Kebutuhan Insentif untuk Menggerakkan LP2B

Pemda meminta insentif tambahan sebagai syarat untuk mengusulkan LP2B, menurut Nusron. Tuntutan ini muncul karena pemda berpendapat bahwa tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah pusat, pengalihan fungsi lahan menjadi lebih berat sebelah ke arah industri yang lebih menguntungkan secara finansial. Insentif yang diminta ini diharapkan bisa menyeimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek dari pengembangan industri dengan keuntungan jangka panjang dari pertanian berkelanjutan.

Insentif tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk subsidi, tetapi juga bisa berupa dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan pertanian. Hal ini sangat penting untuk mendorong pemda agar lebih aktif dalam melestarikan lahan pertanian yang memiliki peran vital dalam ketahanan pangan nasional.

Dampak Kebijakan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan

LP2B tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga sangat penting dalam konteks ketahanan dan kedaulatan pangan. Lahan pertanian yang berkelanjutan dapat membantu negara dalam memproduksi pangan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan demikian, LP2B memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan bagi populasi yang terus bertambah.

Lebih lanjut, keberlanjutan lahan pertanian dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim, mengingat sektor pertanian memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Oleh karena itu, pengembangan LP2B bukan hanya masalah ekonomi atau politik lokal, tetapi juga tentang keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekologis.

Kesimpulan dan Langkah Berikutnya

Penolakan pemda terhadap usulan LP2B menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kepentingan lokal. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan dialog lebih intens antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi lokal tanpa mengorbankan kepentingan nasional dalam ketahanan pangan.

Langkah selanjutnya yang mungkin diambil pemerintah pusat bisa meliputi restrukturisasi insentif, peningkatan dukungan teknis dan infrastruktur, serta kampanye intensif mengenai pentingnya pertanian berkelanjutan. Itu semua untuk memastikan bahwa LP2B dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri, mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat kedaulatan pangan di masa yang akan datang.