QRIS dan Batas Ekuitas: AS Dituduh Hambat Perdagangan

Jakarta, Minggu, 20 April 2025 – Kebijakan baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat terkait penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dan pembatasan kepemilikan ekuitas asing telah menimbulkan kekhawatiran akan hambatan perdagangan yang lebih luas.

Kebijakan QRIS dan Pembatasan Ekuitas Asing

QRIS, yang merupakan sistem pembayaran melalui kode QR standar Indonesia, kini menjadi sorotan di kancah internasional setelah AS mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaannya oleh perusahaan-perusahaan asing. Sebelumnya, QRIS dikembangkan untuk memudahkan transaksi digital di Indonesia, namun kebijakan baru AS ini dilihat sebagai langkah proteksionisme yang bisa menghambat kerjasama ekonomi.

Pada saat yang sama, pembatasan baru terhadap kepemilikan ekuitas asing di perusahaan-perusahaan AS juga menambah ketegangan. Kebijakan ini membatasi perusahaan asing untuk memiliki lebih dari sejumlah tertentu saham di perusahaan AS, yang menurut banyak pengamat akan mengurangi investasi langsung asing dan mempengaruhi pertukaran teknologi serta inovasi global.

Dampak terhadap Perdagangan Global

Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika perdagangan global. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Kartika, mengatakan, “Kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi perdagangan internasional, di mana negara-negara bisa mulai menutup diri dan mengurangi tingkat keterbukaan pasar mereka.”

Dr. Kartika juga menambahkan, “Pembatasan seperti ini bisa memicu perang tarif dan regulasi yang lebih luas, yang pada akhirnya merugikan konsumen global dengan harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit.” Seruan untuk dialog dan negosiasi antar pemerintah pun menjadi semakin kuat agar dampak negatif ini bisa diminimalisir.

Respons Indonesia dan Pelaku Pasar

Indonesia telah menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan AS ini. Menteri Perdagangan Indonesia, Bapak Ahmad Surya, dalam konferensi persnya menyatakan, “Kami mengharapkan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih mendukung kerjasama dan perdagangan bebas.” Bapak Surya juga menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, pelaku pasar juga merespons dengan kehati-hatian. CEO PT Bank Digital Indonesia, Tomy Hendrajati, menjelaskan, “Kami sedang menilai dampak kebijakan ini terhadap operasi kami dan mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnis kami jika kebijakan ini terus berlanjut.” Hari ini, banyak pelaku bisnis global mempersiapkan skenario alternatif untuk menghadapi ketidakpastian regulasi ini.

Masa Depan QRIS dan Investasi Asing

Dengan adanya kebijakan ini, masa depan QRIS dan investasi asing di banyak negara, termasuk Indonesia, bisa jadi akan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan, sedang bekerja sama untuk menegosiasikan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jika kebijakan ini terus berlanjut, bisa jadi akan ada dampak jangka panjang terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang berkembang, kebijakan proteksionis dari negara maju seperti AS ini bisa memberikan tantangan ekstra bagi Indonesia dalam berkompetisi di pasar global.

Di tengah tantangan global saat ini, kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan kerjasama internasional menjadi sangat penting. Dialog antar negara dan peninjauan kebijakan adalah langkah yang harus segera diambil untuk memastikan bahwa perdagangan global tetap lancar dan saling menguntungkan.